Pemerintah dan Kejagung Siapkan Kepastian Hukum Ekspor Logam Tanah Jarang

Nasional

Pemerintah dan Kejagung Siapkan Kepastian Hukum Ekspor Logam Tanah Jarang

03 Agt 2026 10:45 WIB
Pusat Pemberitaan

Poin Utama

Pemerintah dan Kejaksaan Agung sedang menyiapkan legal opinion untuk memberikan kepastian hukum dalam ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang (LTJ).
Legal opinion diperlukan untuk mengatasi perbedaan penafsiran aturan yang terjadi di lapangan antara eksportir, surveyor, dan aparat pemerintah.
Dengan adanya panduan yang sama, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam ekspor mineral kritis dapat melaksanakan kegiatan ekspor dengan lebih terarah dan sesuai regulasi.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah dan Kejaksaan Agung siapkan kepastian hukum dalam tata kelola ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang (LTJ). Langkah tersebut dilakukan sembari menyempurnakan regulasi mengenai ekspor mineral kritis.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan saat ini tengah disiapkan legal opinion untuk mengatasi perbedaan penafsiran aturan di lapangan. Dengan demikian, eksportir, surveyor, dan aparat pemerintah memiliki pedoman yang sama dalam melaksanakan ekspor.

"Pemerintah sedang menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung. Nantinya untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung," kata Dudung saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Dudung menyebut pemerintah juga telah membangun kesepahaman bahwa larangan ekspor hanya berlaku bagi logam tanah jarang sebagai produk utama. Sementara produk pertambangan yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap dapat diekspor sesuai ketentuan.

"Pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan. Tetapi harus melandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk mempercepat penyempurnaan regulasi. Pembahasan tersebut meliputi batas kandungan LTJ, metode pengujian laboratorium, hingga mekanisme verifikasi.

Pemerintah mulai mempercepat koordinasi lintas instansi menyusul terhambatnya ekspor mineral yang mengandung logam tanah jarang. Pembahasan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).

"Itu lagi dikoordinasikan oleh Gakkum dan juga dengan Dirjen Minerba. Untuk bagaimana kondisi existing-nya yang ada sekarang," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Gedung BRIN, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Yuliot menjelaskan pemerintah sebenarnya telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk logam tanah jarang. Namun, hingga kini belum terdapat ketentuan yang mengatur batas maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan dalam komoditas yang diekspor.

Pemerintah berharap penyemprnaan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, aturan baru juga ditujukan menjaga pengawasan ekspor sekaligus mendukung pengembangan industri hilirisasi mineral di dalam negeri.

Kata Kunci / Tags

batas kandungan LTJ Bea Cukai Bina Graha Ditjen Gakkum ESDM Ditjen Minerba Dudung Abdurachman ekspor komoditas tambang ekspor logam tanah jarang ekspor mineral ikutan hilirisasi mineral industri hilir industri mineral jakarta Kejaksaan Agung Kementerian ESDM Kepala Staf Kepresidenan kepastian hukum ekspor kepastian hukum pelaku usaha Kompleks Istana Kepresidenan koordinasi lintas kementerian KSP Dudung Abdurachman legal opinion logam tanah jarang logam tanah jarang murni LTJ mekanisme verifikasi metode pengujian laboratorium mineral ikutan mineral kritis pengawasan ekspor mineral penyempurnaan regulasi regulasi LTJ revisi regulasi LTJ surveyor tata kelola ekspor mineral Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung Yuliot Tanjung