APKASI Minta DBH Sawit Lebih Berpihak pada Daerah Penghasil
- 30 Jul 2026 14:42 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- APKASI minta skema DBH sawit lebih berpihak pada daerah penghasil.
- DBH sawit dinilai belum sebanding dengan kontribusi ekonomi daerah.
- APKASI minta penyaluran DBH tepat waktu dan kurang bayar dilunasi.
RRI.CO.ID, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta pemerintah skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit diperbaiki. Hal ini agar skema itu lebih berpihak kepada daerah penghasil.
Demikian disampaikan Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 30 Juli 2026. Ia mengatakan, skema DBH sawit saat ini belum mencerminkan besarnya kontribusi daerah penghasil terhadap sektor perkebunan kelapa sawit.
Bahkan, menurutnya, penerimaan DBH sawit hampir tidak terlihat dalam struktur APBD sejumlah kabupaten penghasil sawit. “Hampir tidak kelihatan di angka, hampir tidak kelihatan di struktur penerimaan APBD Kabupaten Penghasil Sawit,” ucapnya.
Bursah menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya potensi ekonomi yang dihasilkan dari perkebunan sawit di daerah. Ia juga menyoroti masih tingginya kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan sawit.
“Bahkan DBH kurang bayar pun masih dibayarkan secara bertahap, sehingga mengganggu pengelolaan keuangan daerah. Kadang-kadang asumsi kita sekian, tiba-tiba DBH tertunda lagi, jadi mengganggu penetapan APBD,” kata Bursah.
Masyarakat di daerah penghasil sawit kerap hanya menjadi penonton di tengah besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan sektor tersebut. Karena itu, ia mendorong payung hukum yang memastikan pembagian hasil sawit agar adil bagi daerah dan masyarakat setempat.
APKASI turut mengusulkan penyempurnaan tata kelola dan rekonsiliasi data DBH. Terutama kepastian waktu dan jumlah penyalurannya setelah Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta DBH kurang bayar disalurkan secara penuh dan tepat waktu. Bursah berharap, perbaikan skema DBH sawit dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan masyarakat turut merasakan manfaatnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....