RRI.CO.ID, Lombok Tengah - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yakni, dengan mengubah kehidupan nelayan menjadi lebih produktif dan mandiri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat meninjau pembangunan KNMP Bilelando di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 31 Juli 2026. "KNMP ini dibangun untuk mengubah nasib nelayan agar lebih produktif dan mandiri," kata Zulhas.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas didampingi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Zulhas menyebut Program Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan nelayan.

Menurutnya, keberadaan program tersebut akan memberikan nilai tambah bagi hasil perikanan sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. "Program ini memberikan nilai tambah sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para nelayan," ujarnya.

Ia menjelaskan KNMP dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti pabrik es, bengkel, fasilitas logistik, balai lelang ikan, gudang penyimpanan ikan, hingga kawasan kuliner. Fasilitas tersebut dibangun sesuai kebutuhan nelayan agar aktivitas penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut menjadi lebih efisien.

Zulhas menambahkan, apabila hasil tangkapan melimpah, distribusinya dapat menjangkau pasar di Pulau Jawa melalui jaringan Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. "Kalau ada hasil tangkapan yang banyak, bisa dijual ke Pulau Jawa. KNMP ini terintegrasi dengan KNMP maupun KDMP lainnya," katanya.

Ia juga memastikan operasional KNMP akan terus berjalan karena nantinya menjadi aset desa yang dikelola untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah, kata Zulhas, akan tetap memberikan pendampingan selama dua tahun sebelum pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa.

"Pemerintah tetap memberikan pendampingan, setelah dua tahun diserahkan ke desa untuk pengelolaannya," ujarnya. Untuk pembangunan KNMP Bilelando, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp22 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pabrik es, gudang penyimpanan ikan, kawasan kuliner, hingga sarana penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. "KNMP ini dibangun supaya nelayan tidak susah atau kesulitan," kata Zulhas.