Kemensos: Usulan Sekolah Rakyat Landak Masuk Tahap III
- 30 Jul 2026 09:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kabupaten Landak berpeluang masuk Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat pada Oktober 2026 setelah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan lahan
- Lahan seluas sembilan hektare telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak dan dinilai memenuhi syarat akses, listrik, air bersih, serta aman dari potensi bencana
- Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan berkas akan diteruskan ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum
- Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen menyelesaikan pematangan lahan sebelum proses pembangunan dimulai
- Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Landak
RRI.CO.ID, Jakarta - Usulan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berpeluang masuk Tahap III pembangunan pada Oktober 2026. Hal itu setelah pemerintah daerah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan lahan yang sebelumnya menjadi kendala.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu 29 Juli 2026.
Karolin mengatakan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Namun prosesnya belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan masih berstatus kawasan hutan kota.
| Baca juga: Mensos Temui ICW Bahas Sekolah Rakyat |
Ia menyebut pemerintah daerah kini telah menyelesaikan penyesuaian tata ruang. Seluruh dokumen persyaratan juga telah dibawa untuk diproses.
Lahan yang diusulkan memiliki luas sembilan hektare. Lahan tersebut telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
Menurut Karolin, lokasi dipilih di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat. Kawasan itu juga memiliki akses jalan, air bersih, listrik, dan dekat dengan fasilitas kesehatan.
| Baca juga: Pameran Foto Perkuat Literasi Sekolah Rakyat |
"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit," ucap Karolin.
Kabupaten Landak memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan sekitar delapan persen. Berdasarkan DTSEN, terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
Karolin menilai daerahnya membutuhkan keberadaan Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya.
Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan telah memenuhi sejumlah aspek. Mulai dari status lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga potensi bencana.
Ia mengatakan seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap. Berkas usulan selanjutnya akan diteruskan ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," kata Agus Jabo.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta Pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Menanggapi hal itu, Karolin memastikan pemerintah daerah siap memenuhi komitmen tersebut. Ia mengatakan pematangan lahan akan diselesaikan sebelum kontraktor mulai bekerja.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....