Kemensos Akui Data Sosial Ekonomi Belum Sepenuhnya Akurat

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya akurat. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi dan mengusulkan perubahan data.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima aspirasi ratusan warga di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Warga menyampaikan sejumlah persoalan terkait pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui warga setelah mengetahui adanya aksi di depan Kantor Kemensos. Keduanya kemudian mengajak peserta aksi masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Kami akan terima semua aspirasinya. Kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul memastikan Kemensos menerima seluruh data yang diserahkan warga untuk ditindaklanjuti. Data tersebut akan melalui proses verifikasi dan validasi bersama perwakilan warga.

“Kemudian kita lakukan pengkajian dan kita tindaklanjuti. Kita lakukan verifikasi dan validasi satu per satu,” ujarnya.

Ia memastikan, masyarakat diberikan ruang untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan data sosial ekonomi. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi lapangan.

Ia meminta perwakilan warga ikut mengawal proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data tersebut. Kemensos menargetkan hasil penelusuran dapat disampaikan paling lambat dalam satu pekan.

“Kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya. Paling lambat seminggu sudah ada jawaban,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diterima kelompok yang sesuai.

“Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan. Tentunya mereka yang memenuhi kriteria,” ucapnya, tegas.

Sementara itu, Wamensos Agus Jabo mengatakan, data warga akan dipadankan dengan data pemerintah. Ia meminta perwakilan warga ikut mendampingi proses tersebut agar segera memperoleh kejelasan.

“Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai,” kata Agus Jabo.

Masyarakat juga dapat mengajukan usulan dan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos. Bagi warga yang kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyediakan Command Center 171 dan layanan WhatsApp.

Sejumlah warga mengeluhkan pemeringkatan desil yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi mereka. Mereka juga mengaku pernah menerima bantuan sosial, tetapi kemudian tidak lagi mendapatkannya.

Juru Bicara Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan Dea Melrisa mengatakan, pihaknya membawa sekitar 2.500 data warga. Data tersebut mencakup persoalan pemeringkatan desil hingga warga yang belum terdaftar dalam DTSEN.

“Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” kata Dea.