RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan kebijakan tersebut didasarkan pada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dimana, menunjukkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia pada kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah standar kecukupan gizi akibat kekurangan kalori dan protein.

Menurutnya, kondisi itu membuat sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan atau lapar karena konsumsi hariannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Karena itu, MBG akan difokuskan terlebih dahulu ke daerah dengan prevalensi stunting tertinggi.

"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ. Kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki," ujar Sudaryono, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Berdasarkan pemetaan Kemenkes, terdapat 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota berstatus tinggi, dan 92 kabupaten/kota masuk kategori sangat tinggi.

Sudaryono menjelaskan, peta tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui secara rinci wilayah yang membutuhkan intervensi, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

"Selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang sesuai kebutuhan. Khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," katanya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah juga telah menyiapkan sistem pendataan berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut akan diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga sehingga status penerima manfaat dapat dipantau secara menyeluruh.

Melalui integrasi data itu, pemerintah dapat mengetahui apakah seorang balita, ibu hamil, atau pelajar telah menerima MBG, kondisi kesehatannya. Hingga perkembangan setelah memperoleh intervensi gizi.

"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau tidak, stunting atau tidak. Datanya ada di Kemenkes kemudian kita integrasikan antarlembaga sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak," ujar Sudaryono.

BGN juga menggandeng Kemenkes melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memantau dampak pemberian MBG secara berkala. Sudaryono mengusulkan pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah dilakukan lebih dari satu kali agar efektivitas program dapat diukur secara berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi. Tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesehatan penerima manfaat.

"Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya lengkap, maka kita harapkan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal," kata Sudaryono.