RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan skema khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Salah satu mekanisme yang sedang diuji coba adalah memanfaatkan rumah ibadah sebagai lokasi pelayanan distribusi makanan bergizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, skema tersebut saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dengan sejumlah proyek percontohan. Dalam hal ini BGN melibatkan TNI dan Polri.

"Ini juga ada misalnya MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik, sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan, bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Menurutnya, seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil maupun rawan konflik, harus memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Anak-anak Indonesia di manapun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pembenahan tata kelola Program MBG di seluruh Indonesia. Melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), pemerintah berkomitmen menyelesaikan penataan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan daerah yang memiliki angka stunting tinggi. "Wilayah prioritas dengan angka stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur target penyelesaiannya dalam kurun waktu satu bulan," kata Zulkifli.

Sementara itu, evaluasi terhadap sebagian besar SPPG yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua bulan. Guna memastikan seluruh fasilitas siap beroperasi sesuai standar.

Selain penataan SPPG, rapat lintas kementerian dan lembaga juga menyepakati percepatan pemutakhiran data penerima manfaat Program MBG. Pemerintah menargetkan validasi data terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat beserta reposisi sasaran program dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan bantuan gizi tepat sasaran. Terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan gizi tinggi.