RRI.CO.ID, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) Chamad Hojin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi tersebut mencakup validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan. Hingga mekanisme distribusi program.

Menurut Hojin, keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Evaluasi justru menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas implementasi MBG agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

“Program sebesar MBG memang tidak mungkin langsung sempurna sejak awal, yang paling penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat, mengevaluasi pelaksanaan. Dan segera melakukan perbaikan ketika ditemukan berbagai persoalan di lapangan,” kata Hojin, Sabtu 18 Juli 2026.

Hojin menjelaskan, langkah evaluasi tersebut sejalan dengan hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia yang dilakukan pada 18-26 Mei 2026.

Survei menunjukkan dukungan masyarakat terhadap Program MBG masih berada pada tingkat mayoritas.

Namun, dukungan tersebut mengalami penurunan dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026. Selain itu, sebanyak 64,4 persen responden menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.

Dalam pengujian terhadap berbagai program prioritas pemerintah, MBG juga masuk dalam kelompok program yang dinilai masyarakat perlu mendapatkan pembenahan dalam implementasinya.

Meski demikian, Hojin menilai temuan survei tersebut tidak menunjukkan penolakan masyarakat terhadap tujuan utama Program MBG. Penurunan dukungan lebih banyak dipengaruhi kekhawatiran terhadap pelaksanaan program di lapangan.

“Masyarakat membedakan antara tujuan program dengan implementasinya. Mereka mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi pada saat yang sama menginginkan pelaksanaan yang lebih baik, lebih transparan, dan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survei Puspoll Indonesia, sejumlah aspek yang paling menjadi perhatian masyarakat. Antara lain, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Masyarakat juga menaruh perhatian terhadap manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, dan pelaku usaha lokal.

Karena itu, Hojin menilai langkah Presiden melakukan evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan program merupakan respons yang tepat terhadap aspirasi publik.

“Pemerintah justru menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Ketika publik memberikan masukan melalui berbagai saluran, termasuk hasil survei, pemerintah merespons dengan melakukan evaluasi. Ini merupakan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat,” ujarnya.

Puspoll Indonesia menilai evaluasi terhadap Program MBG sebaiknya tidak berhenti pada pembaruan data administrasi semata. Evaluasi tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat keseluruhan tata kelola program.

Menurut Hojin, evaluasi perlu mencakup audit terhadap rantai pengadaan, standar keamanan pangan, mekanisme distribusi, sistem pengawasan, keterbukaan informasi kepada publik, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.

Keberhasilan Program MBG, kata dia, pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah dapur yang dibangun. Lebih dari itu, program harus mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.

“Keberanian melakukan evaluasi merupakan bagian dari good governance. Program prioritas nasional akan memperoleh kepercayaan publik apabila pemerintah secara terbuka melakukan koreksi terhadap berbagai kelemahan implementasi,” kata Hojin.

“Kami melihat langkah Presiden ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kredibilitas. Sekaligus keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya menambahkan.