Puspoll: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo

  • 27 Jun 2026 18:21 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Hasil Survei Puspoll Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
  • Chamad Hojin, mengungkapkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mencapai 64,8 persen berdasarkan Survei Nasional yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026.
  • Temuan survei ini mencerminkan masih kuatnya dukungan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Kabinet Merah Putih.

RRI.CO.ID, Jakarta - Hasil Survei Nasional Pusat Polling (Puspoll) Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, mengungkapkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mencapai 64,8 persen berdasarkan Survei Nasional yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026.

"Kepuasan terhadap Presiden masih berada pada tingkat mayoritas," ujar Chamad saat pemaparan hasil survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2026. Hal ini menjadi salah satu indikator yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

Temuan survei tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo tetap berada pada level mayoritas. "Ini mencerminkan masih kuatnya dukungan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan," kata Chamad.

Survei Nasional Puspoll Indonesia melibatkan

responden dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Adapun jumlah redponden sebanyak 2.400 yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Puspoll Indonesia menyatakan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo masih mendominasi dibandingkan tingkat ketidakpuasan.

Namun, ia menegaskan pemerintah perlu menjadikan hasil survei tersebut sebagai peringatan dini. Sekaligus momentum untuk terus melakukan evaluasi demi meningkatkan kinerja jajaran kabinet Merah Putih.

Menurut Chamad, masyarakat menilai kondisi ekonomi bukan semata dari indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, atau inflasi. Penilaian lebih banyak didasarkan pada kondisi yang dialami warga sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok hingga pendapatan keluarga.

"Dalam studi perilaku pemilih, masyarakat cenderung memberikan penghargaan berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka alami secara langsung. Karena itu, pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah," katanya.

Di sisi lain, survei mengungkap sejumlah program yang dinilai paling penting oleh masyarakat. Perluasan akses BPJS Kesehatan menempati urutan pertama dengan dukungan 93,6 persen, disusul penurunan biaya BPJS Kesehatan 93,3 persen.

Kemudian, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan 92,9 persen, pembukaan lapangan pekerjaan 92,5 persen, penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal 91,8 persen. Serta pemberantasan judi online 91,7 persen.

Selanjutnya, dalam aspek komunikasi publik, pemerintah dinilai cukup berhasil memanfaatkan kanal digital. Sebanyak 66,3 persen responden menilai penggunaan media sosial resmi pemerintah sudah berjalan dengan baik dan menjadi saluran komunikasi paling efektif.

Survei Puspoll Indonesia ini dilakukan pada 18–26 Mei 2026 dengan melibatkan 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Sementara quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....