RRI.CO.ID, Jakarta - Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lembaga tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Menurut Hojin, masyarakat perlu membedakan antara tujuan besar Program MBG dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dalam pelaksanaannya.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu agenda strategis Presiden Prabowo untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, jangan sampai tujuan besar program ini ikut kehilangan legitimasi hanya karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang," kata Hojin.

Ia menilai langkah cepat pemerintah melakukan pergantian kepemimpinan menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas program. Sekaligus memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Dalam perspektif kebijakan publik, yang paling penting adalah bagaimana negara merespons ketika terjadi masalah. Dan dalam kasus ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan secara cepat agar program tetap berjalan dan kepercayaan publik tidak semakin tergerus," ujarnya.

Meski demikian, Hojin mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak boleh menjadi akhir dari proses pembenahan. Menurutnya, kasus yang terjadi harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh di tubuh BGN.

"Pergantian pimpinan adalah langkah awal, tantangan berikutnya adalah memastikan sistem pengawasan, mekanisme pengadaan, kemitraan, dan akuntabilitas anggaran diperkuat. Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang jauh lebih ketat dibanding program-program biasa," ujarnya.

Ia menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Hojin menambahkan, kasus dugaan korupsi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BGN. Agar lebih profesional dan siap mengelola program yang menjadi salah satu prioritas nasional.

"Justru karena MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo, maka standar pengawasannya harus lebih tinggi. Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia, sehingga integritas pengelolaannya harus dijaga secara maksimal," katanya.

Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Pemerintah disebut tetap fokus melakukan pembenahan tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas layanan tanpa mengganggu keberlanjutan program.

"Korupsi harus ditindak tegas, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa program yang baik tidak ikut menjadi korban. Reformasi BGN harus menjadi titik balik untuk membangun tata kelola yang lebih kuat, sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Hojin.