RRI.CO.ID, Jakarta - Pemangkasan anggaran yang dialami Perpustakaan Nasional (Perpusnad) berdampak langsung terhadap sejumlah program penguatan literasi di berbagai daerah. Salah satu program yang terhenti ialah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan Puskesmas.

Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz mengatakan penurunan anggaran membuat berbagai program literasi tidak dapat berjalan optimal tahun ini. Kondisi tersebut memengaruhi upaya pemerataan akses bacaan yang selama ini menjangkau masyarakat hingga pelosok Indonesia.

"Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI via YouTube TVR, Jumat, 17 Juli 2026. Ia menyampaikan keterbatasan anggaran memaksa Perpusnas menunda sejumlah program yang sebelumnya berjalan dan diterima masyarakat luas.

Pada 2024 hingga 2025, Perpusnas menyalurkan bantuan sekitar seribu buku untuk setiap lokasi layanan masyarakat di berbagai daerah. Bantuan tersebut menyasar desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga Puskesmas sebagai pusat layanan publik.

Menurutnya, program distribusi buku mendapat sambutan hangat karena mampu menambah koleksi bacaan masyarakat secara merata. Berbagai daerah juga memanfaatkan buku-buku tersebut untuk meningkatkan aktivitas membaca dan kegiatan literasi warga.

"Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," ujarnya.

Namun, program distribusi buku tidak dapat dilanjutkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran yang tersedia di Perpusnas. Kondisi tersebut membuat pengiriman buku ke berbagai wilayah harus dihentikan sementara hingga anggaran kembali mencukupi.

Ia menjelaskan Perpusnas memperoleh anggaran lebih dari Rp721,6 miliar pada 2025 sebelum mengalami pemblokiran sebesar Rp132 miliar. Setelah penyesuaian, anggaran yang dapat digunakan tersisa sekitar Rp589,5 miliar untuk seluruh program dan operasional lembaga.

"Sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja. Lalu terealisasi anggaran sebesar Rp 583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93%," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya perpustakaan sebagai pusat pengetahuan bangsa. Menurutnya, perpustakaan juga berperan menjaga memori kolektif melalui buku, arsip, dan dokumen sejarah pembangunan nasional.

"Perpustakaan nasional itu konsepnya adalah untuk pendidikan ahli perpustakaan. Bukan hanya untuk orang baca," ujarnya. Ia menilai perpustakaan memiliki fungsi strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pelestarian sejarah bangsa bagi generasi mendatang.

Ia menambahkan konsep pembangunan Perpustakaan Nasional sebenarnya telah dirancang sejak dekade 1960-an sebagai bagian pembangunan nasional. Karena itu, keberadaan perpustakaan dinilai menjadi investasi penting untuk memperkuat budaya literasi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.