Perpusnas Temukan Ketidaksesuaian Data Perpustakaan Sekolah Nasional

  • 13 Mei 2026 20:20 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Endang Aminudin Aziz menemukan ketidaksesuaian data perpustakaan sekolah saat evaluasi literasi nasional.
  • Perpusnas mencatat terdapat 219 ribu perpustakaan terdata di seluruh Indonesia.
  • Sebanyak 78 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Endang Aminudin Aziz menemukan ketidaksesuaian data perpustakaan sekolah saat evaluasi literasi nasional. Temuan itu muncul ketika Perpusnas mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Perpusnas mencatat terdapat 219 ribu perpustakaan terdata di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah.

Meski demikian, lanjut dia, data tersebut berawal dari data Dapodik Kemendikdasmen. Namun, data tersebut tidak sesuai kondisi lapangan saat verifikasi dilakukan.

“Kami memiliki data 219 ribu perpustakaan yang tercatat secara nasional. Sebagian besar merupakan perpustakaan sekolah,” kata Aminudin dalam acara Bincang Santai bersama Media dengan topik "Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman", di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Perpusnas awalnya meminta sampel sekitar 67 persen dari total data perpustakaan. Langkah itu dilakukan untuk kebutuhan evaluasi IPLM di berbagai daerah.

Namun, banyak perpustakaan sekolah tidak mengirimkan data evaluasi kepada Perpusnas. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sampel tidak terpenuhi sesuai target awal.

“Faktanya tidak sampai sepuluh perpustakaan sekolah mengirimkan data evaluasi. Sisanya tidak diketahui keberadaannya,” kata Aminudin.

Perpusnas kemudian menurunkan kebutuhan sampel menjadi 250 sekolah setiap kabupaten dan kota. Kebijakan itu diambil setelah diskusi bersama pihak terkait.

Aminudin menilai terdapat ketidaksinkronan data antara Dapodik dan kondisi sebenarnya. Temuan tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, validitas data penting untuk menentukan kebijakan penguatan literasi nasional. Data akurat juga diperlukan untuk mendukung program revitalisasi perpustakaan sekolah.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....