Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Mulai Cair 20 Juli

RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako Triwulan III mulai dilakukan pada 20 Juli 2026. Penyaluran berlangsung untuk alokasi Juli hingga September menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah dimutakhirkan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos saat ini masih menyelesaikan proses cleansing data setelah menerima pemutakhiran terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut ditargetkan rampung dalam beberapa hari sebelum penyaluran dimulai.

"Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing. Insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin 13 Juli 2026.

Ia menjelaskan pemutakhiran DTSEN menyebabkan perubahan daftar penerima bantuan. Sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) tetap menerima bansos, sebagian tidak lagi memenuhi syarat, dan sebagian lainnya menjadi penerima baru.

Menurut Gus Ipul, perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Data terus berubah karena adanya warga yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan kondisi ekonomi, maupun penambahan keluarga baru.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data masyarakat. Langkah tersebut dinilai membuat penyaluran bansos semakin tepat sasaran.

Gus Ipul menyebut Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi paling aktif melakukan pemutakhiran data. Sementara Kota Bekasi tercatat sebagai daerah dengan pembaruan data terbanyak.

"Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu. Karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya," ucapnya.

Ia menjelaskan pemutakhiran dimulai dari tingkat RT dan RW. Data kemudian dibahas melalui musyawarah desa atau kelurahan sebelum diteruskan ke Dinas Sosial dan ditetapkan kepala daerah.

Selanjutnya, data diserahkan kepada Kemensos dan diteruskan ke BPS untuk diverifikasi serta divalidasi. Setiap tiga bulan, hasil pemutakhiran dikembalikan kepada Kemensos sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

Selain memperbaiki akurasi data, pemerintah juga mengubah pendekatan penyaluran bantuan sosial. Program bansos kini dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi melalui paradigma "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya".

"Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," ucap Gus Ipul.

Pada 2026, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan. Pemerintah berharap keluarga tersebut mampu mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pada tahun berikutnya.

"Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi. Tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos," ucapnya.

Program pemberdayaan disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing keluarga penerima manfaat. Bentuknya meliputi peningkatan keterampilan, penguatan akses usaha, dan penambahan aset produktif.

"Ya kita coba apanya dulu, misalnya mereka butuh peningkatan keterampilan, atau mereka butuh tambahan aset untuk usaha. Atau aksesnya dibuka melalui kerja sama dengan berbagai pihak," kata Gus Ipul.