Komisi VII Soroti Sulitnya Akses Modal UMKM, BI Checking Dinilai jadi Kendala Utama

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti, masih sulitnya pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Salah satu persoalan yang sering menghambat UMKM, adalah rekam jejak kredit melalui BI Checking serta riwayat gagal bayar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengatakan, kemudahan memperoleh modal kerja menjadi faktor penting. Hal itu demi UMKM dapat bertahan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"BI Checking dan riwayat gagal bayar masih menjadi kendala utama pelaku UMKM saat mengajukan pinjaman ke bank. Selain itu, pengelolaan aset yang belum optimal juga membuat usaha mereka sulit berkembang," kata Chusnunia dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut politikus PKB ini, banyak pelaku UMKM memiliki potensi untuk berkembang pesat di Indonesia. Namun, kondisi itu sulit dicapai pelaku UMKM karena terkendala penilaian kredit.

Ia menilai, persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan modal usaha. Banyak pelaku UMKM masih menghadapi tekanan ekonomi rumah tangga, kenaikan biaya hidup, hingga rendahnya literasi dalam mengelola keuangan.

"Kondisi tersebut, membuat akses terhadap pembiayaan formal menjadi semakin sulit. Padahal, permodalan merupakan salah satu syarat utama agar UMKM mampu memperluas usaha dan tumbuh secara berkelanjutan," ucapnya.

Kemudian, ia mengungkapkan, kondisi keuangan rumah tangga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan lembaga keuangan sebelum memberikan pinjaman. Karena itu, kesehatan finansial pelaku UMKM perlu menjadi perhatian bersama agar kepercayaan perbankan dapat meningkat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Chusnunia mendorong, Kementerian UMKM memperbanyak program pelatihan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha. Karena, peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan dan mengelola arus kas akan memperbesar peluang UMKM memperoleh akses pembiayaan perbankan.

"Kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan harus terus diperkuat. Dengan tata kelola keuangan yang lebih baik, kepercayaan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga akan meningkat," ujarnya.

Komisi VII DPR berharap, penguatan literasi keuangan, kemudahan akses pembiayaan, serta dukungan pemerintah dapat menjadi fondasi. Hal ini agar UMKM untuk tumbuh lebih sehat, naik kelas, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.