DPR Bongkar Masalah Kesehatan, Persoalan Distribusi Dokter jadi Sorotan Utama

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai, persoalan pelayanan kesehatan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, tantangan yang lebih mendesak adalah membenahi tata kelola distribusi tenaga kesehatan.

Netty mengatakan, selama ini pembahasan mengenai sektor kesehatan lebih banyak berfokus pada kekurangan jumlah dokter. Padahal, persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.

"Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis," kata Netty dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut, harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas. Lalu, fasilitas kerja yang layak serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah," ucap Netty.

Selain persoalan tenaga kesehatan, Netty juga menyoroti, pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan, harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif.

"Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar," ujar Netty.

Di sisi lain, Netty menyambut positif, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia kesehatan. Namun, ditegaskannya, teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung tenaga medis dan tidak dapat menggantikan peran dokter.

"AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Keputusan klinis, tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien," kata Netty.

Sebelumnya, Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pekerjaan rumah (PR) pembenahan dunia kedokteran sangat banyak. Terutama, terkait keterbatasan jumlah dokter di Indonesia.

"Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya," kata Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026 lalu. Budi juga mendapat laporan, di daerah Mamberamo Raya, Papua, tidak memiliki dokter spesialis.

Selain itu, kata Budi, dokter gigi juga tidak ada di Kabupaten Mamberamo Raya. "Dokter giginya nol puskesmasnya, mungkin ada dari 17, 12 enggak punya dokter," ucap Budi.

Akibat kurangnya dokter di Indonesia, hal ini berdampak membuat beban dokter semakin tinggi. "Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali," kata Budi.