Barantin Perkuat Karantina Berbasis Risiko

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggandeng FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan hayati sekaligus mempercepat layanan karantina nasional.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, kerja sama tersebut memiliki sejumlah target strategis. Salah satunya membangun sistem karantina yang terintegrasi menghadapi ancaman hama dan penyakit.

"Kita ingin memperkuat sistem karantina terutama berbasis manajemen risiko. Kita harapkan ada peta hama penyakit yang terintegrasi dan terkoneksi dengan seluruh sistem," kata Karding di Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

Karding menjelaskan, program bersama FAO juga menyasar peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang karantina. Selain itu, pemerintah berupaya membangun sistem biosekuriti nasional yang lebih komprehensif.

Menurutnya, penguatan pengawasan karantina harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas pelayanan. Terlebih karantina berperan dalam mendukung kelancaran aktivitas ekspor dan impor.

"Ujungnya kita ingin penanganan karantina tidak ribet dan tidak berbelit-belit. Pelayanannya harus efisien, cepat, transparan, dan murah," ucapnya.

Karding menegaskan, kecepatan layanan tidak boleh mengabaikan aspek keamanan komoditas yang keluar maupun masuk Indonesia. Sistem yang kuat diharapkan turut meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

"Komoditas boleh keluar masuk, tetapi aman. Dengan proses yang cepat akan membantu neraca ekspor-impor dan daya saing ekspor kita," ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem karantina Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat berdampak terhadap keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.

"Penyakit hewan berdampak terhadap keamanan pangan dan kehidupan masyarakat. Sekarang menjadi waktu untuk memperkuat sistem yang lebih terintegrasi," kata Rajendra.

Rajendra mengatakan, penguatan karantina membutuhkan kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini karena ancaman terhadap sektor pertanian dan peternakan membutuhkan pendekatan lintas sektor.

"Kami berkomitmen bekerja bersama memperkuat sistem yang ada. Termasuk membangun sistem terintegrasi berbasis digital untuk meningkatkan keamanan masyarakat Indonesia," ucapnya.