Kementerian PKP Targetkan Serapan APBN Capai 97,48 Persen pada 2026
- 02 Jul 2026 13:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Kementerian PKP menargetkan serapan APBN mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026 dengan pagu anggaran meningkat menjadi Rp12,53 triliun
- Program BSPS tetap menjadi prioritas dengan alokasi Rp8,57 triliun, sementara realisasi belanja hingga 1 Juli 2026 mencapai Rp2,604 triliun atau 25,27 persen
- Realisasi KUR Perumahan mencapai Rp20,3 triliun dan penyaluran FLPP telah menyentuh 93.339 unit rumah hingga awal Juli 2026
RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan serapan APBN mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026. Target tersebut sebagai bagian dari komitmen transparansi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program perumahan nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pagu anggaran kementerian meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Ia mengatakan penambahan anggaran tersebut turut meningkatkan target pembangunan sebanyak 7.952 unit sehingga mencapai 414.212 unit rumah.
Didyk juga mengatakan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas nasional. Program tersebut memperoleh anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu kementerian.
Ia menyebut komposisi anggaran Kementerian PKP didominasi program fisik yang mencapai 92,67 persen dari total pagu. Program tersebut meliputi BSPS, penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah khusus, rumah susun, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau 25,27 persen dari pagu awal. Sekjen tersebut mengungkapkan, realisasi tersebut mencakup Program Dukungan Manajemen, BSPS, serta berbagai program non-BSPS yang terus berjalan.
"Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, Baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," kata Didyk dalam Konferensi Pers Capaian Semester I Kementerian PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencapai Rp20,3 triliun hingga 30 Juni 2026. Ia menyebut, capaian itu menjadi dasar pemerintah menambah plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.
Sri Haryati menjelaskan Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap KUR Perumahan terbesar dengan nilai Rp4,6 triliun. Menurutnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih mencatat realisasi penyaluran tertinggi, yakni sebesar Rp10,55 triliun.
Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Sri menyebut penyaluran subsidi telah mencapai 93.339 unit rumah. Dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur terbesar dengan realisasi sebanyak 45.726 unit rumah.
“Realisasi per sampai dengan 1 Juli 2026 kita sudah ada 93.339 unit rumah subsidi yang sudah realisasi penyaluran KPR subsidi-nya. Ini terbagi memang untuk rumah tapak 93.330 dan rumah susun masih 9,” kata Sri.
Forum tersebut juga membahas percepatan berbagai program prioritas di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Pembahasan turut mencakup penyediaan lahan, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program perumahan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....