Puncak Kekeringan Diprediksi Juli-September, Daerah Diimbau Antisipasi

  • 30 Jun 2026 09:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kemenko PMK meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak El Nino untuk menjaga air, pangan, dan aktivitas masyarakat
  • BMKG memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Juli hingga September 2026 dengan peluang El Nino kuat mencapai 98 persen
  • Daerah diminta menyiapkan rencana kontinjensi kekeringan, sumber air alternatif, dan distribusi air bersih
  • Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta operasi modifikasi cuaca
  • BMKG mengimbau penyesuaian pola tanam, pengendalian emisi, dan mitigasi dampak El Nino di sektor energi serta kesehatan

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan saat mewakili Menteri Koordinator PMK dalam sosialisasi antisipasi El Nino bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin 29 Juni 2026.

"Kita harus tetap memastikan masyarakat tetap aman. Kebutuhan air dan pangan terpenuhi, serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan," kata Lilik.

"Fenomena El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang dibandingkan kondisi normal. BMKG memprediksi puncak kekeringan ekstrem terjadi pada Juli hingga September 2026."

Lilik mengatakan pemerintah daerah diminta segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Daerah juga didorong mengampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak selama ketersediaan air masih mencukupi.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menyusun rencana kontinjensi kekeringan. Langkah tersebut mencakup penyiapan mobil tangki air, pemetaan sumber air alternatif, hingga mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak.

Kemenko PMK juga meminta daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diminta memetakan sumber air untuk pemadaman, memperkuat patroli terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta kementerian dan lembaga terkait.

Lilik menambahkan operasi modifikasi cuaca perlu dipersiapkan sejak awal musim kemarau bersama BMKG dan BNPB. Langkah tersebut bertujuan menambah cadangan air, membasahi lahan gambut, dan menekan risiko kekeringan sebelum puncak musim kemarau.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang fenomena El Nino mencapai kategori kuat sebesar 98 persen pada 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memperparah musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan fenomena El Nino tahun ini telah aktif dengan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) mencapai plus 1,61. Nilai tersebut menunjukkan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur terus menghangat serta telah melewati ambang netral selama tujuh bulan berturut-turut.

"BMKG memprediksi peluang intensitas El Nino mencapai level kuat sebesar 98 persen. Kemudian, akan turun secara perlahan," kata Teuku Faisal di kesempata yang sama.

Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena iklim global yang berbeda dengan musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau tetap terjadi setiap tahun, sedangkan El Nino muncul setiap tiga hingga tujuh tahun dengan durasi sekitar sembilan hingga dua belas bulan.

Karena itu, dampak terbesar akan dirasakan ketika El Nino berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan curah hujan jauh lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan di berbagai wilayah diprediksi berada di bawah rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir.

Fenomena El Nino diperkirakan paling berdampak di wilayah selatan garis khatulistiwa. Wilayah tersebut meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Sementara itu, wilayah seperti bagian barat Sumatera, utara Kalimantan, dan sebagian Papua masih memiliki pola hujan yang relatif tinggi karena termasuk kawasan dengan satu musim.

Selain meningkatkan potensi kekeringan, BMKG juga mengingatkan risiko kebakaran hutan dan lahan akan meningkat terutama di enam provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Teuku Faisal, pemerintah saat ini mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Salah satunya melalui pemantauan tinggi muka air lahan gambut dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebelum kondisi semakin kering.

Di sektor perkotaan, BMKG mengingatkan potensi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan selama musim kemarau. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit akibat paparan panas berlebih seperti heat stroke.

Karena itu, BMKG mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian emisi kendaraan, meningkatkan penggunaan transportasi umum, serta memperluas sistem pemantauan kualitas udara.

Pada sektor pertanian, BMKG meminta pemerintah daerah menyesuaikan pola tanam berdasarkan prakiraan iklim di masing-masing wilayah. Pendampingan dilakukan bersama dinas pertanian agar petani dapat memilih komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi ketersediaan air.

Sementara di sektor energi, musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino diperkirakan menurunkan volume air di sekitar 220 bendungan di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sehingga diperlukan pengaturan distribusi air dan optimalisasi sumber energi lainnya.

BMKG juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung langkah mitigasi, termasuk bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas, serta penyampaian peringatan dini kepada pemerintah daerah.

Teuku Faisal menegaskan masyarakat tidak perlu panik menghadapi El Nino. Menurutnya, koordinasi lintas sektor yang kuat serta informasi cuaca dan iklim yang terus diperbarui menjadi kunci untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.

"Kita tidak panik. Saya yakin dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi fenomena El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau," ucapnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....