ADKASI Apresiasi Kebijakan HPP Gabah Rp6.500

RRI.CO.ID, Jakarta - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasi kebijakan pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Apresiasi disampaikan dalam pertemuan jajaran ADKASI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

Ketua Umum ADKASI sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi petani.

"Kami datang bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan apresiasi. Kami melihat langsung bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," kata Siswanto.

Menurutnya, HPP gabah Rp6.500 per kilogram menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan," ucapnya.

Selain harga gabah, ADKASI juga mengapresiasi penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut dinilai mempermudah petani memperoleh pupuk dengan harga lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah," katanya.

Siswanto menilai berbagai kebijakan pemerintah mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap sektor pertanian. Menurutnya, semakin banyak generasi muda yang tertarik kembali bertani karena sektor ini dinilai semakin menjanjikan.

"Kami melihat geliat pertanian sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Banyak anak muda mulai tertarik kembali bertani karena mereka melihat ada harapan dan keuntungan yang nyata," ucapnya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani, mulai dari harga gabah, distribusi pupuk, hingga peningkatan produksi pangan.

"Program ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan pemerintah pusat sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, petani, dan pelaku usaha. Kalau kita bergerak bersama, saya optimistis swasembada pangan dapat kita wujudkan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Amran.

Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan terus memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih rendah, dan akses yang lebih mudah terhadap sarana produksi.