RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan kepemimpinan perempuan menjadi bagian penting. Dalam reformasi birokrasi sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Women's Leadership Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPPA. Bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Kepimpinan yang responsif gender bukan sekadar menghadirkan lebih banyak perempuan sebagai pemimpin. Tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, pelayanan publik yang lebih responsif, lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi, serta inovasi yang berkeadilan," kata Veronica, Selasa, 28 Juli 2026.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian PPPA memperkenalkan Program Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas calon pemimpin perempuan. Ini agar memiliki kompetensi, integritas, kemampuan berkolaborasi, serta perspektif gender dalam pengambilan kebijakan.

Veronica mengungkapkan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024, perempuan mencapai 54 persen dari total Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, keterwakilan perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) masih relatif rendah di berbagai jenjang.

"Kesenjangan antara jumlah perempuan ASN dan keterwakilannya pada JPT tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kapasitas. Karena itu kita harus membangun ekosistem yang memberikan kesempatan untuk memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem merit," ujarnya.

Menurut Veronica, pengarusutamaan gender merupakan bagian dari strategi pembangunan. Ini untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat yang menempatkan pengarusutamaan gender. Sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.