LPI Desak Evaluasi Program Strategis Sesuai Arahan Presiden

RRI.CO.ID, Jakarta – Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

LPI menilai tata kelola program-program tersebut harus diperbaiki agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai transparansi dan akuntabilitas.

Direktur Eksekutif Nasional LPI Akhrom Saleh mengatakan setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat. Sehingga harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.

“Kami memandang bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,” ujar Akhrom dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juni 2026.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, LPI meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan KPK, menelusuri dugaan penyimpangan. Salah satunya dalam tata kelola program tersebut.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente,” katanya.

LPI juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit secara investigatif. Menurut Akhrom, isu dugaan markup anggaran dan kejelasan pembayaran kepada pihak ketiga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor,” ujarnya.

Selain itu, LPI menyoroti meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Organisasi tersebut meminta pemerintah mengevaluasi metode pelatihan agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa. Kami mendesak pemerintah meninjau ulang pola pelatihan karena koperasi membutuhkan manajer yang memiliki kompetensi manajerial dan ekonomi,” kata Akhrom.

Meski menyampaikan kritik, LPI menegaskan tetap mendukung seluruh program prioritas pemerintah. Yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebaliknya, kami mendukung setiap program yang benar-benar memberi manfaat bagi rakyat kecil. Namun pelaksanaannya harus profesional agar tepat sasaran,” ujarnya.

LPI juga meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional. Serta menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.