DPR Minta Kemenkes Perluas Beasiswa Mahasiswa Kedokteran, Ini Alasan Pentingnya

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (Ninik) mendorong, Kemenkes memperluas penerima beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan. Menurutnya, peningkatan jumlah dokter dan tenaga kesehatan tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka program pendidikan baru.

"Tetapi juga harus diikuti dengan perluasan akses pembiayaan. Agar semakin banyak anak bangsa mampu menempuh pendidikan di bidang kesehatan," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.

Ia menyoroti, masih terbatasnya jumlah penerima beasiswa Kemenkes yang saat ini baru menjangkau sekitar 8.484 mahasiswa. Angka tersebut, dinilainya masih jauh dari kebutuhan nasional untuk memenuhi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

"Kalau dibandingkan dengan KIP Kuliah yang menjangkau sekitar 200 ribu mahasiswa, penerima beasiswa Kementerian Kesehatan masih sangat terbatas. Padahal kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan kita masih sangat besar," ucap Ninik.

Kemudian, ia mengungkapkan, berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pihak, mahasiswa kedokteran penerima KIP Kuliah juga masih relatif sedikit. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya kuliah, terutama Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang jauh lebih besar dibandingkan program studi lainnya.

"Selama ini hambatan terbesar masuk ke fakultas kedokteran adalah biaya pendidikan yang sangat mahal. Bahkan, kedokteran gigi saja, masyarakat sering mendengar biayanya mencapai ratusan juta rupiah, kondisi ini menjadi beban berat bagi banyak orang tua," ujar Ninik.

Untuk itu, ia mengusulkan, adanya sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan. Kementerian-kementerian tersebut, harus mampu merancang skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan.

Salah satu alternatif yang ditawarkannya, adalah skema 'cost sharing' antara KIP Kuliah dan pemerintah. Saat ini bantuan KIP Kuliah untuk mahasiswa kedokteran maksimal sekitar Rp12 juta per semester.

Sementara UKT, di sejumlah perguruan tinggi dapat mencapai Rp25 juta hingga Rp26 juta per semester. "Kalau KIP tidak harus menanggung seluruh biaya, melalui skema pembiayaan bersama, jumlah mahasiswa kedokteran yang dibantu akan jauh lebih banyak," kata Ninik.

Sebelumnya, Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pekerjaan rumah (PR) pembenahan dunia kedokteran sangat banyak. Terutama, terkait keterbatasan jumlah dokter di Indonesia.

"Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya," kata Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026 lalu. Budi juga mendapat laporan, di daerah Mamberamo Raya, Papua, tidak memiliki dokter spesialis.

Selain itu, kata Budi, dokter gigi juga tidak ada di Kabupaten Mamberamo Raya. "Dokter giginya nol puskesmasnya, mungkin ada dari 17, 12 enggak punya dokter," ucap Budi.

Akibat kurangnya dokter di Indonesia, hal ini berdampak membuat beban dokter semakin tinggi. "Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali," kata Budi.