Bahtra Banong: Mayoritas Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintah

  • 27 Jun 2026 21:50 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut mayoritas masyarakat Indonesia masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
  • Berdasarkan hasil survei Puspoll Indonesia periode 18–26 Mei 2026, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
  • Bahtra menilai Presiden Prabowo telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

RRI.CO.ID, Jakarta - Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyebut mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi hasil survei nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) mengenai evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Bahtra mengatakan, jika digabungkan antara responden yang menyatakan puas dan cukup puas. Maka, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 64,8 persen.

"Kalau kita lihat bahwa mayoritas masyarakat masih puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Kalau kita gabungkan yang cukup puas dan yang puasnya, kira-kira di angka 64,8 persen," ujar Bahtra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini di Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2026.

Berdasarkan hasil survei Puspoll Indonesia periode 18–26 Mei 2026, sebanyak 64,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara 28,9 persen mengaku kurang puas.

Menanggapi tantangan ekonomi global yang masih bergejolak, Bahtra menilai Presiden Prabowo telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Termasuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan pelaku usaha di sektor perkebunan sawit dan pertambangan memberikan kontribusi optimal kepada negara melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menindak praktik under invoicing pada ekspor komoditas strategis seperti nikel dan crude palm oil (CPO) yang dinilai berpotensi merugikan penerimaan negara.

Bahtra menambahkan, di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan domestik, pemerintahan Prabowo tetap berupaya mempercepat program hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, pembenahan sektor tersebut merupakan pekerjaan besar yang selama ini sulit diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya.

Survei Puspoll Indonesia tersebut melibatkan 2.400 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling dengan memperhatikan proporsi wilayah perkotaan dan pedesaan serta jumlah pemilih di setiap provinsi. Survei memiliki margin of error sekitar 2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....