RRI.CO.ID, Jakarta - Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) mengajak kalangan mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika sosial dan politik nasional. Ajakan itu disampaikan dalam Sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional untuk Indonesia Tangguh yang digelar di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, mengatakan aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi ketika masyarakat melihat adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan.

"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan dalam sarasehan tersebut.

Namun, Fauzan menilai narasi mengenai Reformasi Jilid II tidak relevan dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia menegaskan, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.

"Kita harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendelegitimasi soliditas pemerintah hari ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wawan Sugiyanto, turut menyoroti isu sejumlah perusahaan besar yang dikabarkan akan hengkang dari Indonesia dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah.

Ia mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, namun tuntutan yang disampaikan juga perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha menjadi kunci menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat.

Wawan juga menekankan pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada perusahaan besar.

"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan," ujar Wawan.

Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, Niswatus Shabrina, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan hak publik dan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, aspirasi masyarakat kini dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Ia menilai pers memiliki peran strategis sebagai ruang edukasi bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi. Namun, Shabrina mengingatkan agar isu-isu di ruang digital tidak keluar dari substansi utama pergerakan mahasiswa dan kepentingan publik.

"Kita bisa melihat beberapa kanal media dan podcast justru mengangkat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat berbeda, hal itu justru menjauh dari isu utama mahasiswa dan masyarakat," pungkasnya.