Menteri PU Siap Bangun Huntara dan Perbaiki Infrastruktur di Sigi Pascagempa

RRI.CO.ID, Sigi - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan kementeriannya siap mendukung penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Saat meninjau wilayah terdampak pada Minggu 21 Juni 2026, Dody menegaskan pembangunan huntara akan dilakukan apabila ada kebutuhan yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Jika pemerintah daerah merasa perlu dibangun huntara, maka silakan berkomunikasi dengan BNPB untuk selanjutnya diserahkan kepada kami,” ujarnya.

Menurut Dody, Kementerian PU selama ini membangun huntara berdasarkan arahan BNPB sebagai pihak yang memegang kewenangan dalam masa tanggap darurat bencana. Hingga kini, pihaknya belum menerima permintaan resmi terkait pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak gempa di Sigi.

Ia menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 Juni 2026. Karena itu, seluruh langkah penanganan darurat, termasuk pembangunan huntara, masih berada di bawah koordinasi BNPB.

Selain menyiapkan dukungan hunian sementara, Dody juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap kondisi jalan dan jembatan di wilayah terdampak.

Instruksi tersebut diberikan setelah ia merasakan getaran saat berada di Jembatan Posu Nokilalaki ketika kendaraan melintas.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan keamanan infrastruktur bagi masyarakat. “Tadi saya berdiri di Jembatan Posu Nokilalaki dan ketika ada kendaraan melintas terasa ada getaran," katanya.

"Hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari benar-benar aman,” katanya. Dody menekankan bahwa keandalan infrastruktur tidak hanya soal aspek teknis, tetapi juga menyangkut rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, jajaran Kementerian PU diminta tidak hanya fokus pada kerusakan yang tampak. Tetapi juga potensi risiko yang dapat menimbulkan kekhawatiran warga.

Di sektor sumber daya air, Menteri PU menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III melakukan survei lanjutan di kawasan hulu untuk mengetahui kondisi aktual pascagempa. Serta menyiapkan langkah pengendalian aliran air apabila diperlukan.

Pemerintah juga memastikan layanan air bersih tetap tersedia selama masa pemulihan. Dody menyebut Intake dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamarora di Kecamatan Nokilalaki yang menjadi sumber air minum masyarakat masih beroperasi normal.

Sehingga dipastikan siap melayani kebutuhan warga pascabencana. “Kementerian PU memastikan Intake dan SPAM Kamarora tetap beroperasi dan siap melayani selama masa pemulihan pascabencana,” ujarnya.