RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan normalisasi sungai pascabencana di Sumatra melalui penguatan sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dody mengatakan saat ini terdapat 137 sungai terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan.

“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut Dody, kepastian regulasi terkait pengelolaan material hasil galian menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan sungai. Karena itu, koordinasi antarkementerian diperlukan agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, pengelolaan sumber daya pascabencana memerlukan kepastian regulasi agar tidak menghambat proses pemulihan.

“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam penanganan pascabencana. Ia berharap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan.

“Kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, terutama yang sudah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan untuk tahun ini, kami harapkan untuk dapat lebih mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih kembali,” kata Tito.

Sebagai informasi, selain normalisasi sungai, Kementerian PU juga terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Hingga 17 Juni 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali fungsional.

Pada sektor sumber daya air dan permukiman, sebanyak 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak juga telah kembali berfungsi. Selain itu, pembangunan rumah hunian pascabencana telah mencapai 1.554 unit di 18 lokasi.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan bencana melalui prinsip build back better. Melalui pendekatan tersebut, infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan mampu mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.