Pratikno Tekankan Percepatan Program Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra
- 19 Jun 2026 07:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menko PMK Pratikno menegaskan percepatan pelaksanaan program menjadi fokus utama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra
- Pratikno menekankan keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada pencairan anggaran, tetapi juga implementasi program di lapangan
- Pemerintah memperkuat pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program
RRI.CO.ID, Jakarta – Menko PMK Pratikno menegaskan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus utama pascabencana di Sumatra. Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh pencairan anggaran semata, tetapi juga memastikan program segera dirasakan masyarakat terdampak.
Pratikno mengatakan pemerintah terus mengawal pelaksanaan program agar segera berjalan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Yang perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran. Tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan,” kata Pratikno yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Rehab-Rekon Pascabencana saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia juga menjelaskan sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga telah disalurkan kepada daerah terdampak tersebut. Namun, sejumlah proses penganggaran lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Sebagian besar anggaran untuk KL (Kementerian/Lembaga) sudah turun. Kemudian ada yang masih berproses,” ujarnya.
Selain percepatan implementasi program, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pratikno mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, monitoring, dan pelaporan secara berkala.
Menurut Pratikno, pengawasan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih penanganan di lapangan. Langkah itu juga dilakukan agar tidak ada kebutuhan penting masyarakat yang terlewatkan selama proses pemulihan.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kementerian teknis, BNPB, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....