RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 7.500 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP mengatakan proses pembangunan masih menunggu penyelesaian pengajuan anggaran. Saat ini, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP masih berproses di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini pengajuan kebutuhan anggaran sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kita sedang menunggu, setelah nanti terbit, maka kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengadaan,” kata Teddy Paul H. Siagian usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia menyebut setelah proses pengadaan dilaksanakan, pembangunan fisik hunian tetap (huntap) akan segera dimulai. Menurut Teddy, program tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi itu.

“Rencana target di tahun ini itu 7.500, terbagi dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. Tapi porsi paling besar ada di Aceh,” ujarnya.

Teddy juga memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan hunian tetap mencapai sekitar Rp2 triliun. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu proses dan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan Kementerian PKP terus memantau perkembangan proses penganggaran tersebut. Langkah itu dilakukan agar pembangunan hunian tetap segera dimulai sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana secepatnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas pemulihan di wilayah terdampak. Menurutnya, sebagian besar hunian sementara telah tersedia dan kini pemerintah fokus pada penyelesaian infrastruktur permanen.

“Jadi tinggal prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan infrastruktur,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra tersebut. Menurut Tito, pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permanen menjadi tahapan penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.