RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp100,1 triliun. Tito mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga tahun 2028.

Ia menjelaskan anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap pelaksanaan selama tiga tahun. Pada 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, sementara Rp28,2 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2028.

“Presiden sudah mengeluarkan direktif, menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun. Tahun 2026 Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun,” kata Tito yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra dalam konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Rehab Rekon Bencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Tito, program rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan 33 kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, sebanyak 23 kementerian dan lembaga menjadi pelaksana utama program pemulihan tersebut.

Ketua satgas tersebut mengatakan sebagian kementerian dan lembaga telah menerima pencairan anggaran, sementara pengajuan lainnya masih diproses Kementerian Keuangan. “Ada lima yang sudah dicairkan, yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan anggaran daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan percepatan pelaksanaan program menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh pencairan anggaran semata, tetapi juga memastikan program segera dirasakan masyarakat terdampak.

Pratikno menegaskan pemerintah terus mengawal pelaksanaan program agar segera berjalan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak di tiga provinsi.

“Yang perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan,” kata Pratikno yang juga sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra. Ia menambahkan pengawasan dan pelaporan terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan efektif.