RRI.CO.ID, Jakarta – Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai semakin terbatas akibat meningkatnya beban utang pemerintah dan tantangan struktural ekonomi. Karena itu, diperlukan langkah strategis melalui penguatan disiplin fiskal, diplomasi ekonomi, serta percepatan transformasi sektor riil guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menyoroti, total utang pemerintah yang telah mencapai sekitar Rp8.000 triliun. Kondisi itu, menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dalam jumlah signifikan setiap tahunnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah mengambil langkah strategis melalui diplomasi ekonomi. Terutama, dalam melakukan negosiasi dengan para kreditur internasional terkait suku bunga dan tenor pinjaman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Diplomasi diperlukan untuk menegosiasikan kembali suku bunga serta tenor pinjaman, mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian. Dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 6 persen, beban pembayaran bunga utang menjadi sangat besar dan memberi tekanan terhadap APBN,” kata Kamrussamad dalam acara dialog 'Menakar Ketangguhan Fiskal dam Ekonomi', di Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.

Meski demikian, Kamrussamad menilai terdapat perkembangan positif dalam struktur pembiayaan utang pemerintah. Ia menyebut komposisi utang saat ini semakin didominasi oleh investor domestik.

"Ini menunjukkan meningkatnya peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Ini patut disyukuri karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia turut berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional,” ucap Kamrussamad.

Tidak lupa, ia mengingatkan, pentingnya menjaga disiplin fiskal, khususnya terkait batas defisit anggaran yang diatur dalam undang-undang. Yakni, maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pada kuartal pertama tahun ini, defisit APBN tercatat sekitar 0,91 persen dan kemudian membaik menjadi sekitar 0,8 persen. Ke depan, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan seiring dengan mulai bergeraknya sektor keuangan dan meningkatnya penyaluran kredit kepada dunia usaha,” ujar Kamrussamad.

Selanjutnya, Kamrussamad menuturkan, pada awal tahun pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Namun memasuki kuartal kedua, peran sektor keuangan dan pelaku usaha diharapkan semakin dominan.

“Ketika kredit mulai tersalurkan dan kepercayaan pelaku usaha meningkat. Maka aktivitas ekonomi akan ikut terdorong,” kata Kamarussamad.

Sementara, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian mengaku, punya penilaian tersendiri terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia menilai, pelemahan nilai tukar rupiah dalam satu dekade terakhir mencerminkan persoalan struktural ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya terselesaikan.

“Pada periode awal, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS. Dalam kurun kurang dari 10 tahun, terjadi depresiasi sekitar 26 hingga 31 persen,” ujar Fakhrul di tempat yang sama.

Meski demikian, ia memandang kondisi tersebut sebagai bagian dari proses penyesuaian ekonomi di tengah dinamika global. Menurutnya, selama periode 2014–2024 pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional

"Salah satunya melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah wilayah strategis. Tujuan pembangunan kawasan ini adalah mendorong pertumbuhan industri manufaktur,” kata Fakhrul.