Kabakom Tegaskan Presiden Prabowo Fokus Pangkas Pemborosan APBN

  • 14 Jun 2026 22:49 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus menghentikan pemborosan APBN melalui kebijakan efisiensi anggaran.
  • Pemerintah mengklaim berhasil menghemat anggaran negara sekitar Rp300 triliun untuk mendukung program prioritas nasional.
  • Qodari menyebut Presiden Prabowo berada di garis terdepan dalam upaya menutup kebocoran anggaran negara.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara.

Qodari mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 14 Juni 2026.

Ia menjelaskan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Qodari, langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar. Dana hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Qodari menyebut nilai penghematan anggaran yang berhasil dicapai mencapai sekitar Rp300 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penggunaan keuangan negara.

Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat tata kelola aset melalui pembentukan Danantara.

“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujarnya.

Meski demikian, Qodari menegaskan pemerintah tetap menghormati aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi publik.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....