RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan APBN. Menurutnya, keterlibatan lembaga tersebut penting untuk memperkuat peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menilai pembahasan asumsi makro perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, proyeksi ekonomi yang disusun dapat mencerminkan kondisi dan potensi investasi secara lebih menyeluruh.

“Menurut saya, suatu saat kita harus memanggil BPI Danantara itu dalam forum asumsi makro seperti ini. Dulu asumsi makro di depan kita ada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS, lalu investasi BUMN itu ada BPI Danantara,” kata legislator dari Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurutnya, peran BPI Danantara sebagai pengelola investasi BUMN perlu menjadi bagian dari pembahasan ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan besarnya kontribusi investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Ia mempertanyakan posisi BPI Danantara dalam skema pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027.

Menurut Dolfie, kebutuhan investasi nasional pada 2027 diperkirakan mendekati Rp9.000 triliun. Oleh sebab itu, kontribusi BPI Danantara dinilai perlu diperjelas untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini salah satu pendorongnya kan investasi, diperkirakan 2027 keperluan investasi kita hampir 9000 triliun. Pertanyaan saya, di sini BPI Danantara masuk tidak di dalam skema mendorong pertumbuhan ekonomi yang mau mencapai 6 persen itu?” ujar Dolfie.