RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif mulai memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan industri film nasional. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi yang menyoroti berbagai strategi pengembangan perfilman Indonesia dalam kerangka Rencana Induk Ekonomi Kreatif.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa sektor film menjadi salah satu prioritas nasional. Industri film masuk dalam bidang Media, yang menjadi bagian dari empat sektor utama ekonomi kreatif bersama Budaya, Desain, serta Digital dan Teknologi.

Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi ekonomi kreatif melalui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu fokus utama adalah penguatan komersialisasi kekayaan intelektual (IP) agar film Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, pemerintah menargetkan investasi sektor film mencapai Rp2,15 triliun. Saat ini juga tengah disiapkan berbagai skema insentif untuk subsektor film, gim, dan aplikasi.

Pengembangan industri kreatif di daerah turut menjadi perhatian. Pemerintah berencana mengaktifkan 200 desa kreatif, menghidupkan creative hub di berbagai wilayah, serta mendorong program "Creative by Indonesia" guna memperluas ruang tumbuh bagi pelaku industri kreatif, termasuk komunitas film di daerah.

Dalam audiensi tersebut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif juga membahas sejumlah agenda strategis. Salah satunya terkait pengembangan sumber daya manusia dan akses data untuk mendukung pendidikan serta regenerasi insan perfilman Indonesia.

BPI menilai keterbukaan akses industri bagi mahasiswa dan talenta muda perlu diperkuat. Selain itu, ketersediaan sistem data terbuka juga dinilai penting untuk mendukung proses pembelajaran dan riset perfilman.

Isu pembajakan turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. BPI mencatat pembajakan masih menjadi ancaman serius bagi industri film dengan potensi kerugian mencapai Rp14,8 triliun sepanjang 2024.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama BPI berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan pembajakan. Langkah yang dibahas meliputi pembentukan Anti-Piracy Task Force bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain itu, perluasan akses layar bioskop juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Saat ini hanya sekitar separuh film yang telah lulus sensor dapat tayang di bioskop, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas jaringan layar.

Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi industri film nasional. Namun, ia menilai kesamaan visi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan perfilman Indonesia.

"Yang penting sekarang kita punya arah yang sama dengan pemerintah. BPI siap bekerja bersama seluruh masyarakat film, termasuk memperjuangkan kepastian hukum dan dukungan pendanaan yang stabil bagi kemajuan industri film Indonesia," kata Fauzan dalam keterangan tertulis.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan membentuk kelompok kerja (Pokja) kolaborasi. Kelompok kerja ini nantinya akan menyusun agenda dan timeline pelaksanaan berbagai program yang telah disepakati.