RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mengumumkan susunan pengurus periode 2026–2030. Pengumuman ini dilakukan di tengah kebangkitan industri film nasional pasca pandemi.

Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menyebut fokus utama adalah peningkatan kualitas SDM perfilman. Programnya meliputi sinkronisasi kurikulum hingga pengiriman talenta ke sekolah film luar negeri.

“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum. Program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis.

Selain itu, BPI akan mendorong revisi Undang-Undang Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan. Tujuannya memperkuat kelembagaan, profesi, serta kepastian hukum dan investasi di sektor film.

“BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI. Penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

BPI juga menyiapkan agenda lain seperti gerakan anti-pembajakan film secara menyeluruh. Termasuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia dan pelaksanaan fungsi sesuai undang-undang.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon berharap kepengurusan baru mampu memperkuat ekosistem perfilman Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola transparan dan ruang bagi talenta kreatif.

"BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang lebih luas bagi talenta kreatif Indonesia," katanya.

Dalam struktur baru, Judith Jubilina Dipodiputro menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Bersama anggotanya, Fajar Nugros, Danu Murti, Agustina Kusuma Dewi, dan Nasaruddin Saridz.

Sementara Reza Rahadian dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasehat. Dengan anggota, Christine Hakim, Joko Anwar, dan Dede Yusuf.

Fauzan Zidni memimpin sebagai Ketua Umum, didampingi Nazira C. Noer sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Bendahara Umum dipegang oleh Sindy Dewiana.

Sejumlah nama lain mengisi berbagai bidang strategis seperti kebijakan publik, SDM, hingga hubungan internasional. Termasuk Wulan Guritno di bidang festival dan Putri Ayudya di literasi film serta Luna Maya di bidang kerjasama.

BPI juga membentuk kelompok kerja dan satuan tugas, termasuk satgas anti pembajakan. Komite Festival Film Indonesia 2026 dipimpin Ario Bayu bersama Budi Irawanto, Prilly Latuconsina, Rahajeng Paramesrani, Sofia Setyorini, Andi F. Yahya, dan Rangga Djoned.

Dengan susunan ini, BPI berkomitmen memperkuat kolaborasi seluruh insan perfilman. Langkah ini diharapkan mendorong kemajuan perfilman Indonesia secara berkelanjutan.