RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyorot tajam, kasus mundurnya 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Ratusan kepala sekolah di Sulsel mundur dari jabatannnya itu, usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana BOS.

Politikus PKB ini meminta, pemerintah segera mengevaluasi total terhadap tata kelola BOS. "Mundurnya kepala sekolah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan serius yang harus dicermati secara seksama dan proporsional," kata Lalu dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.

Lalu mengatakan, temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa, proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas, harus dilakukan secara adil.

"Persoalan itu jangan sampai menganggu layanan pendidikan. Jangan juga mengganggu proses pembelajaran di sekolah," ucap Lalu.

Kemudian, Lalu mendorong, pemerintah daerah, Kemendikdasmen, dan aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS. Pemerintah dinilainya, perlu mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri.

"Ini harus menjadi perhatian bersama, penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah, perlu menjadi perhatian. Agar, kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan," ujar Lalu.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkapkan, latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal. Kebijakan tersebut muncul setelah adanya temuan dari BPK terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BPK menilai, pengelolaan dana BOS itu dinilai bermasalah secara administratif. Persoalan itu memicu dinamika di internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK.