RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan dengan menyiapkan kepastian hukum lahan transmigrasi. Dukungan pelestarian lingkungan ditujukan untuk 500 hektare lahan di kawasan konservasi Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Iftitah menyebut, dukungan ini diberikan untuk memperkuat konservasi Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, langkah tersebut merupakan transformasi kebijakan transmigrasi pembangunan wilayah, serta mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Jika dulu program transmigrasi selalu dipersepsikan tidak ramah lingkungan. Maka kita telah melakukan sebuah transformasi transmigrasi menjadi program yang sangat ramah lingkungan," kata Menteri Iftitah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.

Menteri Iftitah menjelaskan, pada periode 1988 hingga 1993 kawasan tersebut masih berupa lahan terbuka, padang ilalang. Saat itu Pemerintah daerah bersama masyarakat menawarkan lahan tersebut kepada pemerintah pusat untuk pengembangan program transmigrasi.

Sebanyak 221 kepala keluarga kemudian ditempatkan di Desa Tani Bhakti dan memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM). Dengan lahan seluas hampir 500 hektare dari total sekitar 2.500 hektare Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.

Seiring berjalannya waktu, sebagian besar lahan HPL yang tersisa, sekitar 2.000 hektare, dikuasai masyarakat. Kemudian diperjualbelikan kepada BOS Foundation, dimana lahan tersebut selanjutnya direstorasi menjadi kawasan konservasi.

"Melalui program konservasi hutan, tahun 2020 sudah kelihatan, dari gardu pandang kita bisa lihat, cukup tinggi sekali pohon-pohonnya. Hutan tadinya pohon tinggal hanya 1 hingga 2 dalam kawasan per 1 hektare, sekarang kembali menjadi hutan," ucap Menteri Iftitah.

Menteri Iftitah memaparkan, hasil restorasi tersebut terlihat nyata, dimana Samboja Lestari berubah menjadi kawasan hutan. Dimana kawasan tersebut menjadi habitat satwa liar dilindungi, diantaranya 110 orangutan dan 76 beruang madu.

Namun, saat BOS Foundation mengajukan perpanjangan sertipikat hak pakai pada tahun 2024, muncul persoalan terkait status lahan. Sebagian kawasan yang selama ini dikelola BOS Foundation diketahui masih berada di atas HPL milik Kementerian Transmigrasi.

"Ternyata baru disadari, Kementerian ATR/BPN menyampaikan tidak bisa diberikan seluruhnya, 1.800 hektare tersebut. Karena yang 500 hektare sekian itu dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi," ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Transmigrasi menyatakan siap memberikan dukungan penuh. Hal ini agar aktivitas konservasi yang telah berjalan selama bertahun-tahun dapat terus berlanjut.

"Kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation. Agar bisa mengusahakan dan mengupayakan, melestarikan alam yang ada di Tani Bhakti," pungkasnya.

Saat ini Pemerintah tengah mempelajari opsi hukum yang memungkinkan untuk memberikan kepastian pengelolaan kawasan tersebut dalam jangka panjang. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian hak pakai kepada BOS Foundation.

Manajer Regional Kalimantan Timur BOS Foundation, Aldrianto Priadjati menyambut baik dukungan yang diberikan Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kawasan yang telah direstorasi selama lebih dari 20 tahun.

"Kita ada sekitar 1.800 hektare lahan tandus alang-alang, kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini. Dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda, 40 persen adalah buah-buahan untuk satwa-satwa," jelas Aldrianto.