Program MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi Berkelanjutan

Nasional

Program MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi Berkelanjutan

14 Jun 2026 22:52 WIB
Pusat Pemberitaan

Poin Utama

Muhammad Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski mendapat kritik dari sejumlah kalangan.
Pemerintah menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi, bukan alasan penghentian program.
Kepala BGN menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi untuk kepentingan penataan program.

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Qodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi, dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah,” kata Qodari, dalam pernyataannya, Sabtu, 13 Juni 2026.

"Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah," ucapnya melanjutkan.

Menurutnya, pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya.

“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti., bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ujarnya.

Qodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, telah mengambil langkah penataan program. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” katanya.

Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Qodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah. Sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari.

“Kenapa jangan berhenti, karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, emang hamilnya bisa berhenti?," ujar Qodari.

"Ada ibu menyusui, emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan, anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ucapnya menambahkan.

Qodari menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola program.

Menurutnya, evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah menilai terdapat potensi penghematan apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG.

“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG. Angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” ujarnya.

Kata Kunci / Tags