RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Yakni, dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan valid kepada petugas lapangan.

Data tersebut dinilai penting untuk menghasilkan gambaran riil kondisi perekonomian Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Menurutnya, kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. “Kami meminta pelaku usaha dan masyarakat mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas demi masa depan ekonomi Jakarta yang lebih baik,” kata Kadarmanto di Jakarta, Senin 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, hasil sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun tersebut akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota global. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan investasi serta memperkuat daya saing ekonomi ibu kota.

“Target kami adalah membawa Jakarta menembus peringkat 20 besar kota global dunia pada 2045 dan petugas adalah garda terdepan kualitas data nasional kita,” ujarnya. Kadarmanto juga mengapresiasi kesiapan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan sensus.

Menurutnya, wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang paling stabil dari sisi kesiapan personel karena seluruh petugas yang diterjunkan merupakan putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayah kepulauan. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu, Alfhonso Triantoro, mengatakan pihaknya menyiapkan 30 petugas sensus yang terdiri atas 25 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan lima Petugas Pengawas Lapangan (PML).

“Kami sengaja melibatkan warga lokal untuk memudahkan akses komunikasi dan mengefektifkan pendataan, mengingat kendala transportasi antarpulau yang cukup menantang,” kata Alfhonso. Ia menjelaskan, pendataan lapangan akan berlangsung selama sekitar 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Setiap petugas akan menangani empat hingga enam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Termasuk wilayah non-SLS seperti pulau resort dan pulau tidak berpenduduk yang memiliki aktivitas usaha.

Untuk menjaga kualitas data, BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan intensif kepada petugas pada dua hari pertama pelaksanaan sensus, yakni 15-16 Juni 2026. “Pegawai BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan melekat kepada petugas pada dua hari pertama pelaksanaan untuk memastikan kualitas data yang dihimpun,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda statistik nasional yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Menurut Fadjar, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk memetakan perkembangan dunia usaha, perubahan struktur ekonomi, hingga mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan di wilayah Kepulauan Seribu.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang sangat krusial dan hasil dari sensus ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga mengingatkan para petugas lapangan untuk menjaga profesionalisme selama proses pendataan berlangsung, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan responden dan menjamin kerahasiaan data yang diberikan masyarakat. “Kepercayaan masyarakat adalah kunci untuk menghasilkan data yang akurat,” ujar Fadjar.