RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada bulan Mei mendatang. Sensus akan dilakukan bersinergi dengan Bada Komunikasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

“SE2026 merupakan fondasi penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, komprehensif, dan relevan. Sehingga dapat menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional,” kata Sekretaris Utama BPS, Zulkipli dalam Kick-Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

SE2026 akan dilakukan terhadap perusahaan besar hingga UMKM di berbagai lapangan usaha. Meski demikian sensus dikecualikan bagi lapangan usaha katagori A,P dan U.

Lapangan usaha Katagori A terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara katagori P adalah Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan kategori U terdiri dari Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya. "Perluasan ini sejalan dengan dinamika dan tantangan transformasi ekonomi modern,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono.

Sensus akan memotret kegiatan dan produk utama, karakteristik usaha, data ekonomi dan data sosial ekonomi keluarga. Data ekonomi mencakup nilai pengeluaran dan pendapatan perusahaan serta aset perusahaan hingga 31 Desember 2025 dalam rupiah.

Menurutnya, selain pendataan, SE2026 juga akan melakukan geotagging, dengan memotret lokasi usaha. Adapun wilayah pendataan mencakup 38 provinis dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

SE 2026 akan dilakukan mulai 16 Mei-31 Juli 2026. Untuk perusahaan besar, BPS akan mengirimkan email berisi pertanyaan yang harus diisi perusahaan.

Sedangkan untuk perusahaan kecil seperti UMKM yang tidak memiliki email akan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Perusahaan yang besar yang sampai batas waktu belum menjawab email sensus, akan didatangi petugas sensus.

Untuk BPS dan Bakohumas mengajak semua pelaku usaha untuk mendukung SE2026. Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati mengedepankan tiga pendekatan utama untuk SE2026.

“Yakni kejelasan pesan tentang manfaat dan kerahasiaan data, kolaborasi dengan asosiasi dan komunitas usaha. Serta respon cepat terhadap misinformasi yang berpotensi menghambat partisipasi,” ujar Molly.

Data yang dihasilan dari SE2026 menjadi penting karena akan menjadi referensi dalam merancang berbagai kebijakan. Mulai dari kebijakan industri, investasi, UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau.