RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional.

Untuk itu, data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara tepat. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui," ujarnya di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia juga menyoroti capaian Kota Surakarta yang masuk tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah. Posisi tersebut sejajar dengan Kota Salatiga dan Semarang.

Meski demikian, ia mengingatkan Badan Pusat Statistik tidak hanya berfokus pada angka IPM maupun Gini Ratio. Menurutnya, data sosial masyarakat rentan juga perlu dipetakan secara lebih rinci dan terbuka.

Fikri menilai sistem statistik harus mampu mendeteksi kondisi warga disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, hingga kaum dhuafa. Ia juga mencontohkan keterbukaan data di sejumlah daerah yang memungkinkan pemantauan kasus stunting hingga tingkat RT secara real time.

Menurutnya, sistem statistik daerah seperti di Surakarta perlu bertransformasi ke model digital yang lebih dinamis. Sistem tersebut juga diharapkan mudah diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.

"Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, harapannya data tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna," ujarnya.