BPOM dan BPS Perkuat Sinergi untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi yang telah dilakukan dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha.

Sosialisasi tersebut menjangkau sektor obat, makanan, kosmetik, serta berbagai produk kesehatan lainnya. Upaya itu dinilai efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi.

Kepala BPS menilai keterlibatan BPOM berperan penting meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi aktif pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.

"Setiap data yang diberikan pelaku usaha akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha di bawah binaan BPOM untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat dalam Sensus Ekonomi 2026," katanya saat melakukan kunjungan ke kantor BPOM, di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan sensus yang sedang berlangsung.

BPOM juga berupaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya berpartisipasi dalam sensus ekonomi. Partisipasi tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang lebih akurat berbasis data.

"BPOM mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Termasuk pengembangan sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan," ujar Taruna.

Dukungan BPOM diwujudkan melalui audiensi tingkat pimpinan yang telah dilaksanakan pada April 2026. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Kepala BPOM terkait dukungan SE2026.

Langkah lanjutan lainnya mencakup pembentukan tim teknis kolaboratif serta penyebarluasan video dukungan pelaksanaan sensus. BPOM juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha di berbagai sektor.

Kolaborasi strategis BPOM dan BPS turut menghasilkan integrasi data melalui Portal Satu Data BPOM. Data tersebut kemudian dimanfaatkan dalam Statistical Business Register atau SBR milik BPS.

Hingga Mei 2026, sebanyak 364.581 data usaha berhasil dialirkan ke sistem BPS. Jumlah itu terdiri atas 177.349 data pemilik izin edar dan 3.271 pedagang besar farmasi.

Selain itu, terdapat 183.961 data industri rumah tangga yang turut memperkuat basis data nasional. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kualitas hasil Sensus Ekonomi 2026.

Kedua pimpinan turut membahas berbagai tantangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya mendorong partisipasi mandiri perusahaan besar. BPS menyampaikan proses pendataan perusahaan besar telah memasuki tahap pengiriman undangan melalui email dan pesan singkat sejak Juni 2026.

Perusahaan yang belum melakukan pengisian mandiri nantinya akan didatangi langsung oleh petugas sensus. Ke depan, BPS akan memantau penyelesaian pengisian mandiri perusahaan binaan BPOM melalui Dashboard Kolaborasi Komunikasi Data (KKD) selama Juni hingga Juli 2026.