Pimpinan Komisi VII DPR Minta BSN Prioritaskan Pengembangan UMKM

  • 15 Jun 2026 22:35 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
  • Komisi VII meminta adanya langkah konkret untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh sektor industri dan UMKM.
  • Nunik juga mendorong BSN untuk terus membantu produk-produk UMKM agar dapat naik kelas dan memiliki daya saing di pasar internasional.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pimpinan Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk Indonesia.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, atau yang akrab disapa Nunik, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama BSN, Senin 15 Juni 2026. BSN sebagai lembaga strategis yang berperan dalam menentukan standar dan kualitas produk nasional harus memastikan anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, khususnya UMKM.

"Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi. Melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia," ujarnya.

Ia menilai paparan rencana anggaran BSN masih didominasi oleh pos dukungan manajemen. Karena itu, Komisi VII meminta adanya langkah konkret untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh sektor industri dan UMKM.

"Kita justru ingin melihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM. Amat sulit melihat target peningkatan daya saing nasional dapat dicapai jika porsi terbesar masih untuk belanja pegawai dan operasional," katanya.

Lebih lanjut, Nunik menegaskan bahwa keberhasilan BSN tidak semata-mata diukur dari banyaknya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan. Menurutnya, standar yang dibuat harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi nasional.

"Tolak ukur keberhasilan BSN bukan hanya soal banyaknya SNI yang diterbitkan. Tetapi seberapa besar standar tersebut mengubah kekuatan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Nunik juga mendorong BSN untuk terus membantu produk-produk UMKM agar dapat naik kelas dan memiliki daya saing di pasar internasional. Dengan dukungan standar yang tepat, pelaku usaha kecil diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kualitas produknya.

"Kita ingin para pelaku UMKM menjadi pelaku utama sekaligus pihak yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekosistem yang sehat, dan semangat kewirausahaan yang terus tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera," ucapnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....