Ketua Komisi VII DPR Minta Pemerintah Jaga Industri dari Dampak Geopolitik Global

  • 08 Jun 2026 15:54 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjaga industri nasional dari dampak gejolak geopolitik global.
  • Menurut Saleh, gangguan terhadap sektor industri dapat berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia.
  • Pemerintah diharapkan memberikan dukungan bagi industri yang tetap beroperasi di Indonesia.

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menjaga agar industri nasional tidak terganggu oleh situasi geopolitik global yang dinamis. Menurutnya, gangguan terhadap sektor industri akan berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia.

“Kita menginginkan jangan sampai industri kita terganggu dengan adanya situasi geopolitik yang sangat dinamis sekarang. Karena kalau terjadi gejolak-gejolak geopolitik kemudian berimplikasi pada industri dan pengembangannya dan itu akan berimplikasi pada pengembangan ekonomi di Indonesia,” ujar Saleh saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Saleh juga meminta pemerintah terus memberikan pembinaan, arahan, dan kerja sama dengan pengusaha nasional yang tetap menjalankan usahanya di Indonesia. Ia menyinggung adanya pengusaha yang memilih menarik dananya dan membeli dolar.

“Kita juga menginginkan agar pemerintah tetap bisa memberikan bimbingan, arahan, dan juga kerja sama dengan pengusaha-pengusaha nasional yang sekarang konsisten tetap ada di Indonesia. Karena ada juga pengusaha-pengusaha yang sekarang itu malah justru tarik uangnya, beli dolar, sehingga dengan begitu dolarnya naik,” kata Saleh.

Menurut Saleh, pemerintah perlu membantu kebutuhan industri agar tetap bertahan dan berkembang. Bantuan tersebut dapat berupa dukungan untuk mengatasi kesulitan bahan baku maupun kebutuhan lainnya.

“Jadi karena itu kita menginginkan ada pembinaan langsung lagi dari pemerintah supaya industri-industri yang bagus-bagus itu tetap akan bertahan terus di Indonesia. Kita berharap pemerintah memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu, industri-industri itu,” ucap Saleh.

Ia menambahkan, dukungan terhadap industri juga dapat dilakukan melalui bantuan modal. Menurutnya, pertumbuhan industri akan membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau ada bantuan modal, industri akan muncul lagi, lapangan pekerjaan muncul. Kalau lapangan pekerjaan muncul itu membantu masyarakat itu,” ujar Saleh.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga aktivitas produksi, daya saing industri, serta memitigasi risiko yang dapat memengaruhi perekonomian nasional.

Menurut Agus, Kementerian Perindustrian bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Langkah tersebut meliputi penguatan insentif, pengendalian impor, dan penataan pelabuhan masuk impor.

“Pemerintah terus-menerus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya ini diarahkan untuk memastikan aktivitas produksi bisa tetap berjalan,” ujar Agus.

Agus menjelaskan langkah ketiga yang terus diperjuangkan Kemenperin adalah penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan impor sekaligus memperbaiki tata kelola logistik nasional.

Ia menyebut pelabuhan yang diusulkan menjadi entry point antara lain Sorong, Bitung, dan Kupang. Menurutnya, utilisasi ketiga pelabuhan tersebut masih rendah sehingga berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi baru apabila ditetapkan sebagai pintu masuk impor.

“Inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor. Sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional dan juga optimalisasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan di luar Pulau Jawa,” kata Agus.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....