Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Implementasi Tata Kelola Program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.

Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026, Program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah.

"Program MBG merupakan kebijakan Presiden yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dilakukan penataan dan perbaikan," kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah penerima manfaat, termasuk sekolah yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik.

Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pembenahan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Perbaikan kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam evaluasi program.

Zulhas mengungkapkan pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola SPPG yang perlu segera dibenahi. Karena itu, penataan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan akuntabel.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi call center Badan Gizi Nasional. Serta operasionalisasi pusat koordinasi penyelenggaraan MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan sejumlah regulasi pendukung, termasuk pelaksanaan MBG di wilayah prioritas dan pemanfaatan sumber pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skema tersebut mencakup pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, dan sumber pendanaan lainnya.

Zulhas menegaskan tata kelola SPPG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku diutamakan berasal dari Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, usaha mikro kecil dan menengah, serta pelaku usaha lokal.

"Atas perintah Presiden, SPPG harus bisa menumbuhkan ekonomi di daerah setempat," ucapnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pelaksanaan MBG harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Serta mengacu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. Menurut Muhaimin, penerima manfaat MBG perlu diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Program tersebut juga harus mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program. "Penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrem, selain itu, MBG juga harus menjadi ekosistem pemberdayaan kaum miskin," kata Muhaimin.

Ia menambahkan perputaran anggaran MBG harus memberikan dampak ekonomi yang luas di daerah. Program tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.

Muhaimin mencontohkan penyerapan telur melalui Program MBG dapat membantu menjaga harga di tingkat peternak. Skema serupa dinilai dapat diterapkan pada berbagai komoditas pangan lainnya yang diproduksi masyarakat.

Pemerintah menegaskan akan terus melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Agar pelaksanaannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.