BKKBN Soroti Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program MBG

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mendorong Badan Gizi Nasional membuka ruang masukan lintas kementerian lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional secara berkelanjutan.

Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut membahas penguatan sinergi kebijakan guna memastikan intervensi stunting berjalan lebih terpadu dan tepat.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Budi Setiyono menilai kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting keberhasilan program. Menurutnya, setiap kementerian memiliki pengalaman, data, serta instrumen kebijakan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan.

Ia menjelaskan berbagai rekomendasi yang muncul melalui forum koordinasi perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan nasional. Masukan tersebut dinilai mampu memperkuat kualitas program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di berbagai daerah.

"BGN diharapkan dapat memperhatikan dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi dari lintas kementerian terkait stunting. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kualitas kebijakan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia mengatakan penanganan stunting merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor pembangunan secara bersamaan. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai aspek mulai kesehatan hingga kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, penguatan koordinasi antarkementerian diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan. Keselarasan kebijakan juga dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah secara lebih efektif.

Selain itu, ia menilai program Makan Bergizi Gratis perlu terhubung dengan berbagai intervensi pendukung lainnya. Keterpaduan tersebut diyakini mampu memperbesar dampak program terhadap upaya penurunan prevalensi stunting nasional.

"Koordinasi lintas sektor perlu menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan semakin komprehensif dan implementatif," katanya.

Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga turut menyampaikan pengalaman serta praktik baik pelaksanaan program. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam memperkaya perspektif penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting nasional.

Seluruh peserta rapat juga menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung target nasional pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan bangsa.

“Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis. Karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita,” katanya usai kegiatan ‘Safe Sound Fest’ di SMAN 70 Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia mengatakan BPOM memiliki tugas pengawasan yang mencakup bahan baku hingga langkah mitigasi risiko. Tugas tersebut dijalankan sesuai amanat yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.