RRI.CO.ID, Jakarta - Pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan lebih efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan hasil evaluasi. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Menurutnya, evaluasi diperlukan karena MBG merupakan program berskala nasional yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"MBG yang universal ini untuk pertama kalinya dalam sejarah dijalankan di Indonesia. Jadi 80 tahun kita bernegara tanpa makan bergizi gratis," kata Hariqo dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menilai persoalan gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, sebanyak 96,7 persen masyarakat Indonesia disebut masih jarang mengonsumsi buah dan sayur.

Selain itu, lebih dari separuh anak Indonesia dinilai memiliki pola makan yang kurang baik. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menjadikan perbaikan gizi sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Hariqo menjelaskan kepemimpinan baru BGN diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi. Sekaligus mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kepemimpinan yang baru ini diharapkan mampu memastikan program makan bergizi gratis benar-benar bersih dari korupsi, akuntabel, dan sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan," ujarnya.

Ia menambahkan penguatan pengawasan juga menjadi fokus utama dalam masa transisi kepemimpinan tersebut. Pemerintah ingin memastikan seluruh kelompok sasaran mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar, santri dapat memperoleh manfaat program secara optimal.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo juga menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam pelaksanaan program. "Presiden sangat tegas mengatakan tidak boleh ada korupsi dan tidak boleh ada upaya-upaya memperkaya diri dalam program ini," katanya.

Ia berharap perubahan di tubuh BGN dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG. Serta memperkuat kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu andalan pemerintah tersebut.