RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan CSR dan kantin sekolah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu karena sejalan dengan nilai gotong royong yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia.

“Kalau dana CSR bisa dikelola untuk mendukung program negara, itu sangat bagus. Ada nilai spiritual dan sosial di dalamnya berbagi makanan merupakan ibadah yang mulia," kata Anggota Komisi 9 DPR RI, Edy Wuryanto, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui CSR dapat menjadi bentuk elaborasi antara program pemerintah dan semangat gotong royong masyarakat. Hal ini guna memperbaiki status gizi, khususnya bagi ibu hamil, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Ia mengatakan, Komisi IX sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, fokus utama BGN sebaiknya diarahkan pada percepatan pembangunan SPPG agar jangkauan layanan semakin luas.

“Tugas BGN saat ini fokus pada pembangunan SPPG, fokus ke situ dulu, kemudian ke depan dilakukan penyempurnaan. Persepsi publik terhadap keterlibatan CSR ini juga baik karena ada nilai sosial yang kuat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai konsep dapur berbasis sekolah atau kitchen by school layak diperluas, terutama di wilayah 3T. Model tersebut telah diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang mengatakan, pihaknya siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan. Salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang menghasilkan dampak yang optimal," ujar Nanik.