RRI.CO.ID, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase pembenahan tata kelola setelah pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya, terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi.

Berbekal pengalaman selama 34 tahun sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menegaskan tata kelola dan pengendalian internal akan menjadi fondasi utama dalam penguatan program prioritas pemerintahan tersebut.

"Tadi sudah dikenalkan Ibu Kepala bahwa background saya adalah dari BPKP, saya auditor 34 tahun. Jadi keahlian kami memang di bidang tata kelola dan pengendalian internal," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia mengaku telah meninjau secara awal sejumlah sistem yang digunakan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dari hasil pengamatan awal tersebut, ia menemukan adanya tantangan besar dalam integrasi data.

Menurutnya, sejumlah platform yang sudah tersedia masih berjalan sendiri-sendiri ehingga berpotensi menimbulkan persoalan. Terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program.

"Kalau inovasi konkretnya apa, mungkin secara detail belum, tapi yang saya sudah sepintas tahu memang ada portal MBG. Jalur sistem-sistem yang ada di sini seperti SIPGN dan sebagainya," katanya.

Ia kemudian menyoroti belum adanya proses validasi data yang memadai dalam sistem yang saat ini digunakan. "Sepintas melihat belum terintegrasi, kemudian proses validasinya sebenarnya belum ada, jadi itu yang akan menjadi concern saya," ujarnya.

Baginya, perbaikan tata kelola tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya manusia. Ia menilai sistem yang kuat harus dibangun agar program tetap berjalan efektif tanpa bergantung pada individu tertentu.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola harus ditopang oleh sistem yang mampu mengontrol proses. Khususnya dalam memverifikasi data, dan memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

"Karena kalau kita bicara tata kelola tapi kita tidak membuat sebuah sistem. Maka akan tergantung pada orang," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan menunda penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Demikian disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang.

Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program MBG agar lebih merata.

"Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru," katanya.