Inilah Alasan BGN Hentikan sementara Penambahan Dapur MBG Baru
- 05 Jun 2026 10:47 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- BGN menunda penambahan dapur SPPG baru sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Moratorium dilakukan karena sebaran dapur belum merata, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih membutuhkan layanan lebih banyak.
- BGN membenahi tata kelola dan sistem data MBG, setelah ditemukan tantangan integrasi informasi serta mekanisme validasi yang dinilai belum optimal.
RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menunda penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Demikian disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program MBG agar lebih merata.
"Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru," katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia mengatakan, moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar masih kekurangan layanan.
Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan. "Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah, enam saja, jadi moratorium," ujarnya.
"Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu, semuanya diberesin," ujarnya, lagi.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi fokus perbaikannya. Terutama terkait sistem informasi yang belum terintegrasi dan belum memiliki mekanisme validasi yang kuat.
"Tadi sudah dikenalkan Ibu Kepala bahwa background saya adalah dari BPKP, saya auditor 34 tahun. Jadi keahlian kami memang di bidang tata kelola dan pengendalian internal," ujarnya.
Ia mengaku telah meninjau secara awal sejumlah sistem yang digunakan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dari hasil pengamatan awal tersebut, ia menemukan adanya tantangan besar dalam integrasi data.
Menurutnya, sejumlah platform yang sudah tersedia masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....