RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini mengingatkan, Kemenpar RI tidak terjebak dalam kepuasan semu atas capaian angka devisa organik. Dan juga, capaian jumlah kunjungan wisatawan foreign di Indonesia.

Politikus PDIP ini mengatakan, Kemenpar harus berani memetakan posisi daya saing Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara. Ia pun menyinggung, isu posisi Vietnam di Asia Tenggara yang dunia pariwisatanya melampaui Indonesia.

"Kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia (Tenggara). Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," kata Novita dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Novita mendesak, Kemenpar wajib menyuguhkan data komparatif dengan negara-negara kompetitor tetangga kepada Komisi VII DPR. Hal ini krusial, agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian terukur.

Dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita menggarisbawahi, tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan Pertama, Akselerasi Konektivitas Udara (Air Connectivity).

"Promosi yang masif menjadi sia-sia, jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah. Perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung menuju Manado atau Kediri (misalnya)," ucap Novita.

Kedua, kata Novita, pentingnya Reformasi Regulasi Alih Fungsi Lahan Daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek.

"Akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini, komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Seringkali menemui jalan buntu, Kemenpar harus hadir memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat," ujar Novita.

Ketiga, Novita menuturkan, pemberian kewenangan fiskal ke daerah harus dilakukan demi PAD. Para kepala daerah, menurutnya, sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal.

"Namun, pemerintah pusat harus memberikan timbal balik berupa keluwesan atau kewenangan bagi daerah untuk membuka pos-pos pemasukan baru. Khususnya dari sektor pariwisata guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Novita.

Sebelumnya di beritakan, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai sekitar 420 juta perjalanan. Angke tersebut menunjukkan pertumbuhan 1,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pertumbuhan wisatawan nusantara tetap menjadi penopang penting sektor pariwisata nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan mobilitas wisata domestik di berbagai daerah.

"Adapun perjalanan wisatawan Nusantara selama Januari hingga April 2026 telah mencapai 0,42 miliar atau hampir 420 juta. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,48 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Widiyanti, peningkatan pergerakan wisatawan domestik turut mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Pada 2025, sektor ini menyerap 25,91 juta tenaga kerja.

Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah tenaga kerja pariwisata meningkat menjadi 26,53 juta orang pada 2026. Target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring pertumbuhan aktivitas wisata nasional.

"Tenaga kerja pariwisata masih menggunakan pencapaian tahun 2025 sebesar 25,91 juta tenaga kerja. Namun pada tahun ini kami diharapkan dapat mendorong peningkatannya ke 26,53 juta tenaga kerja," katanya.